Kick-off Workshop Pertama di Nusa Tenggara Barat

Output Umum: Kick-off Workshop Pertama di Nusa Tenggara Barat
Tanggal 19 Juni 2014 di Lombok Plaza Hotel
Pukul 09:00 – 12:00

Kick-off Workshop Pertama adalah pembukaan resmi pelaksanaan proyek di Provinsi Nusa Tengara Barat. Workshop ini terselenggara atas kerjasama JICA Project Team dan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dihadiri oleh seluruh Counterpart masing-masing Output dari 10 Kab/Kota:

===========================================================

Bpk. Lalu Hardy Wijaya (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB) menyampaikan kata sambutan mewakili panitia penyelenggara, diikuti dengan kata sambutan oleh:

• JICA Indonesia – diwakili oleh Mr. Katayama Hideki, Disaster Management Advisor.
• BNPB – diwakili oleh Ibu Elin Linawati, Kepala Sub Direktorat Mitigasi
• Gubernur Nusa Tenggara Barat – diwakili oleh Bpk. Drs. H. Lalu syafi’i, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat, Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sekaligus secara resmi membuka kegiatan Workshop.

Pembukaan Kick-off Workshop

Mr. Hideki Katayama, Disaster Management Advisor, JICA

Acara ini merupakan acara kunci dimana kita bisa saling bertukar pikiran tentang Pengurangan Risiko Bencana di Nusa Tenggara Barat.
Bencana Tsunami 2004 di Aceh merupakan titik balik dari ad hoc menjadi tindakan sistematis dalam Pengurangan Risiko Bencana dengan diikuti pengesahan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya BNPB serta BPBD. Kearifan lokal cukup banyak, akan tetapi kurang dapat dimanfaatkan dalam membentuk kerangka kerja yang terkoordinasi, hal ini merupakan tantangan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana.
Proyek ini telah dilaksanakan sejak 2011 dan kegiatan di daerah pilot pertama telah selesai pada bulan Maret. Selama kegiatan di Provinsi Sulawesi Utara, kami telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana di 10 Kabupaten/Kota dan 4 diantaranya telah disahkan oleh Kepala Daerah.
Mr. Katayama menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara penting ini. Kami berharap agar semua orang yang terlibat dapat menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan berpartisipasi dalam workshop yang diselenggarakan selama Proyek dan dengan meningkatkan kapasitas Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Ibu Elin Linawati, Kepala Sub Direktorat Mitigasi, BNPB

Ibu Elin menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Lilik Kurniawan, Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB karena beliau tidak dapat hadir akibat kesibukan dalam persiapan tahap akhir AMCDRR di Bangkok.
Dalam UU No.24 tahun 2007 dinyatakan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga/organisasi non pemerintah, kalangan internasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi dalam usaha pengurangan risiko bencana antara semua elemen secara terencana, terintegrasi, sistematis dan menyeluruh.
Kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia melalui JICA dalam rangka peningkatan kapasitas PB khususnya bagi Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sejak 2011 dan akan berakhir pada 2015.
Kerjasama ini sangat penting bagi BNPB dan BPBD karena ada lebih dari 500 Kabupaten/Kota di Indonesia. BNPB baru dapat memfasilitasi 33 BPBD Provinsi pada tahun 2011-2013. Dengan adanya proyek ini, 10 Kabupaten/Kota dapat didukung dalam penyusunan RPB, hal ini sangat signifikan bagi BNPB dalam upayanya mendukung BPBD, khususnya dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
Dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah, baik melalui penugasan SDM maupun penganggaran. Hasil dari kolaborasi ini sangat strategis untuk Pemerintah Daerah dalam bidang Penanggulangan Bencana.
Perwakilan dari BNPB, BPBD Provinsi NTB dan BPBD Kab/Kota di NTB akan mengikuti Counterpart Training di Jepang pada bulan Agustus 2014.
Kami berharap agar BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota di Nusa Tenggara Barat dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan guna mempercepat pelaksanaan upaya-upaya PB seperti kajian risiko dan perencanaan penanggulangan bencana, tidak hanya kuantitatif, tapi juga kualitatif.

Kata Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Pembukaan Workshop secara resmi

Bpk. Lalu Syafi’i, Asisten III Setda Pemprov. NTB menyampaikan permintaan maaf dari Gubernur yang tidak dapat hadir karena harus memimpin rapat koordinasi dan Sekda sedang melakukan kunjungan kerja di Australia.
UU No. 24 tahun 2007 tentang PB menyatakan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga/organisasi non pemerintah, kalangan internasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan hal penting, kita harus menguatkan kapasitas dan kearifan lokal yang terbukti efektif di masa lalu untuk mengantisipasi bencana dan mengurangi dampaknya.
Melalui kerjasama dengan JICA, diharapkan BPBD akan menjadi lebih terampil dan mampu bertindak lebih cepat dalam menghadapi bencana.

Suasana Kick-off Workshop

Presentasi dari JICA Project Team
Mr. Ichiro Kobayashi memperkenalkan dan menjelaskan isi dari proyek, kebijakan dan metode pelaksanaan proyek, serta rencana kerja ke depan. JICA Project Team akan melaksanakan proyek ini bersama seluruh counterpart dari BPBD hingga 1,5 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Isi dari presentasi beliau antara lain:

Ringkasan Proyek
Daerah Pilot Proyek
Alur Proyek secara keseluruhan
Project Design Matrix
Organisasi Proyek
Produk dari Proyek

Mr. Ryoji Takahashi menyampaikan progres dan penjelasan tentang kegiatan di Nusa Tenggara Barat. Isi dari presentasi beliau antara lain:

Kegiatan di Jakarta dengan BNPB
Kegiatan di Sulawesi Utara
Kebijakan dan Metodologi Pelaksanaan di NTB

Pembelajaran dari Proyek dan Praktek Baik – Bpk. Jeffry Wowiling, Kepala BPBD Kota Bitung
Bpk. Jeffry Wowiling menyampaikan perbandingan kondisi BPBD Bitung sebelum dilaksanakan Proyek JICA dan setelah dilaksanakan Proyek JICA. Perubahan terutama dapat terlihat pada aspek perencanaan, penganggaran, serta kapasitas institusi dan SDM BPBD Kota Bitung. Selain itu dihasilkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bitung tahun 2014 – 2018. Pengesahan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 25 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Bitung.

Setelah istirahat makan siang, para peserta bergabung ke ruangan berbeda sesuai dengan Output masing-masing.

Di artikel terpisah dapat dibaca hasil dan catatan WS di bawah ini
Workshop Output 2 (19 & 20 Juni 2014)
Workshop Output 3 (19 Juni 2014)
Workshop Output 4 (19 Juni 2014) dan Workshop Output 4 (20 Juni 2014)